Ada yang Gk Beres Sama
Negeriku?
Bulan Maret
2020 gk bakal dilupain rakyat Indonesia. Saat dimana Covid-19 akan jadi cerita
ketika pandemi ini mereda. Pemerintah Indonesia membuat himbauan kepada rakyat
dalam konferensi Pers di Istana Bogor, Ahad tanggal 15 Maret 2020 untuk saatnya
rakyat bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah dari rumah. Bukan
tanpa maksud tertentu, tiada lain maksud dari Pak Jokowi adalah untuk
menghambat dan menghentikan penyebaran virus. Tak lama setelah himbauan Presiden
tersebut, maka benar saja banyak sekolah yang diliburkan, masjid-masjid
ditutup, kantor-kantor dan perusahaan memilih menggunakan sistem Work From Home
(WFH) dan meliburkan karyawannya.
Kasus ini
benar-benar buat sedih. Sebagai mahasiswa, banyak temen-temen yang harus kuliah
daring, e-uts sampai seminar komprehensif/seminar progress secara live video.
Banyak mahasiswa magang BUMN pun juga kena dampak WFH, padahal magang bertujuan
untuk praktek langsung seperti apa dunia kerja. Tapi orang yang bisa WFH masih
harus lebih bersyukur. Kerja jalan, gajipun juga jalan. Sedangkan di luar sana,
masih kita jumpai orang-orang yang tak bisa WFH karna pekerja dengan pendapatan
harian. Sebut saja Ojol, pedagang kaki lima, pedagang pasar, tukang becak,
pedagang keliling dll. Apa yang sudah diberikan pemerintah untuk memfasilitasi
mereka agar tetap di rumah. Ikut berperan mengurangi penyebaran seperti ambil
peran dalam langkah social distancing (jaga jarak dengan orang lain), rajin
mencuci cuci tangan, menjaga kebersihan mungkin masih bisa mereka lakukan, tapi
menghindari kerumunan hingga bekerja di rumah ini merupakan beban bagi mereka.
Lantas siapa yang bertanggungjawab atas kehidupan pangan dan perekonomian
mereka? Negara demokrasi yang dalam bentuk pemerintahan politik, kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung)
atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan) tidak mampu mengatasi
permasalahan tenaga harian di tengah pandemic Covid-19. Demokrasi menurut
Abraham Lincoln yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat tak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Bahkan dalam pidatonya,
Juru bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 di Indonesia dalam video yang
beredar mengatakan dengan gamblang “yang kaya membantu yang miskin agar hidup
wajar, yang miskin membantu yang kaya agar tidak tertular penyakitnya”.
Seolah-olah orang miskin adalah sumber dari penyakit. Semoga beliau meralat
perkataan tersebut.
Kasus Covid-19
di negeri kepulauan ini meningkat setiap harinya. Terhitung hingga tanggal 30
Maret 2020 terdapat 1.414 orang positif corona dengan jumlah total sembuh 75
orang, meninggal 122 dan dirawat 1217. Jumlah ini diprediksi oleh peneliti ITB
akan terus meningkat. Pemerintah pun dalam bentuk pelayanannya menjadikan wisma
atlit di Kemayoran Jakarta menjadi rumah sakit darurat. Terhitung sejak tanggal
30 Maret 2020, Rumah sakit darurat ini merawat 411 orang terkait virus corona
dengan daya tamping sekitar 3000 pasien.
LOCKDOWN
Banyak pihak
yang mengusulkan Indonesia untuk lockdown nasional. Lockdown
diambil dari Bahasa Inggris yang artinya terkunci. Jika dikaitkan dengan
covid-19 lockdown berarti mengunci seluruh akses masuk maupun keluar
dari suatu daerah atau negara. Diantara negara yang menerapkan cara ini adalah
Italia. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak 10 Maret 2020. Setidaknya ada 60
juta warga berada dalam negeri tersebut. Secara perlahan, lokdown yang sudah
berjalan beberapa pekan itu sudah menggerus ekonomi terbesar ketiga di uni
eropa tersebut. Penjerahan salah satunya terjadi di Sisilia Italia. Beberapa
polisi bertongkat dan bersenjata api pun dikerahkan dalam penjagaan di
supermarket pada kota tersebut. Perdana Menteri Giuseppe Conte dalam
pernyataannya yang ditayangkan dalam televisi Sabtu malam (23/3/2020)
menjanjikan voucher bagi yang tak bisa membeli makanan. “Kami tahu kalian
menderita. Tapi negera tetap hadir”, tegas dia. Roma menguncurkan dana 400 juta
Euro (Rp. 7,2 Triliun) untuk program pangan darurat.
Tak hanya
Italia, Filipina ikut menerapkan lockdown se-Pulau Luzon, tak hanya di
Metro Manila. Pintu-pintu perbatasan di Metro Manila dijaga apparat. Hanya
warga yang berkepentingan yang boleh masuk ke Metro Manila. Pekerja dari luar
Metro Manila masih diperbolehkan masuk asal membawa kartu identitas dan surat
keterangan bekerja dari kantor. Setiap unit rumah atau keluarga diberi kartu
karantina mandiri (home quarantine). Hanya satu orang dari setiap unit rumah
atau keluarga yang memegang kartu itu. Ini saja masih diperketat dengan pos titik-titik
pemeriksaan.
Gubernur
Jakarta, Anis Baswedan pun mempunyai usul serupa dengan karantina wilayah. Melalui
surat resminya yang dikirimkan ke pemerintah pusat, Anies menunggu arahan
selanjutnya. Bahkan kata dia sudah menyiapkan skema jika nantinya pusat
memberikan kewenangan kepada daerah tersebut. Presiden Joko Widodo menyampaikan
bahwa karantina wilayah merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemda
harus tunduk kepada putusan tersebut. Jadi sampai sini, kunci dari langkah
tiap daerah dalam menyelesaikan daerahnya harus diputuskan oleh pusat. Ya kalau
kebijakan yang dikeluarkan cepat, kalau lama? Nyawa akan menjadi taruhannya.
Mengingat menjelang lebaran ini banyak warga yang memilih untuk pulang kampung.
Semoga pemerintah segera memberi kebijakan tegas terkait ini. Belajar dari
Italia yang karena banyak orang meremehkan virus ini termasuk pejabatnya
sendiri, kini Italia menjadi negeri dengan tingkat kematian akibat Covid-19
tertinggi di dunia yaitu 11.591 orang. Kepanikan atas isu kebijakan lockdown
Di Italia di awal membuat orang-orang italia utara kembali beramai-ramai ke
selatan, penyebaran virus pun semakin meluas. Ini menjadi salah satu sebab
negeri ‘pizza’ itu memiliki tingkat kematian yang tinggi akibat Covid-19.
Semoga ini menjadi pembelajaran bagi warga Indonesia akan bahaya mudik saat
ini. Dalam Youtube Deddy Corbuzier, Anies pun meminta rakyat Indonesia untuk
tetap tinggal di Jakarta untuk membendung hal buruk terjadi.
Tak memungkiri
peran dari DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam teorinya adalah
anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum lima tahun
sekali, bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan
rakyat di daerah. Sungguh sangat disayangkan ketika negara ini menjerit, dia
menghilang seperti avatar ang. Banyak bermunculan berita, bahwa rakyat
mengusulkan gaji DPR dipotong untuk penanganan kasus ini. Salah satu anggota
DRP RI, Dedi Mulyadi yang merupakan fraksi DPD golkar bahkan mengaku tak
keberatan gaji DPR dipotong 50% untuk penanangan dampak corona. Lebih lanjut
dia mengatakan jika dana tersebut terkumpul dan disetujui untuk dapat
difokuskan kepada dua hal yaitu memberikan bantuan kepada warga yang kehilangan
pekerjaan akibat harus tinggal di rumah dan difokuskan pada pengadaan Alat
Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga media yang menangani Corona. Penulis berdoa
semoga semua fraksi mengikuti langkah yang diusulkan oleh Dedi Mulyadi agar
pemilu selanjutnya dipertimbangkan rakyat untuk dipilih kembali.
